oleh

Bupati Pesibar Hadiri Penyalaan KWH Meter Listrik Baru di Pekon Marang

Krui (ZL)- Bupati Pesisir Barat (Pesibar) didampingi Kabag Ekonomi dan SDA menghadiri Penyalaan Perdana KWH Meter Listrik Pelanggan Baru di Dusun Way Handop Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Selasa (28/9/2021)

Hadir juga dalam acara tersebut Manager UP2K Listrik Desa UID Lampung PT. PLN (Persero) Badruz Zaman beserta Jajaran, Anggota DPRD, Forkopimda, Camat, Peratin dan masyarakat setempat .

Ketua Panitia Kegiatan, yang juga Kabag Perekonomian dan SDA Pesibar, Ariswandi mengatakan, bahwa di tahun 2020 yang lalu PT.PLN (Persero) melalui UID Lampung telah selesai melakukan pemasangan jaringan listrik tegangan menengah dibeberapa Kecamatan.

Baca Juga:  Tolak Penyegelan Tambak Udang oleh Pemkab Pesibar, Puluhan Karyawan Gelar Unjuk Rasa

“Seperti Kecamatan Ngambur tepatnya Pekon Bumiratu dan Pekon Muara Tembulih, Kecamatan Bangkunat di Pekon Talang Gisting, Kecamatan Pesisir Selatan di Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Tengah Pekon Walur dan Wayredak. Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong di Pekon Rata Agung, Pemangku Binjai,” Terang Ariswandi.

Sementara, Badrus Zaman selaku Manager Pelaksanaan UP2K PLN UID Lampung, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Pesibar terhadap semangat dan dukungannya untuk “Pesisir Barat terang”.

Baca Juga:  Tolak Penyegelan Tambak Udang oleh Pemkab Pesibar, Puluhan Karyawan Gelar Unjuk Rasa

“Untuk wilayah saat ini hanya di Way Haru yang belum dan yang memang sudah menjadi target itu juga menjadi PR untuk kami, terima kasih atas dukungan serta kerjasama masyarakat sehingga jaringan listrik desa dapat terealisasi dan menyala,” Ujar Badrus.

Selanjutnya, Agus Istiqlal, menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan khusus penerangan dari Listrik untuk masyarakat yang belum merasakan manfaat PLN.

Baca Juga:  Tolak Penyegelan Tambak Udang oleh Pemkab Pesibar, Puluhan Karyawan Gelar Unjuk Rasa

“Target Pemkab Pesibar, semua daerah terisolir mendapatkan penerangan namun semua itu butuh dukungan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat karena ada beberapa hal yang terbentur dengan peraturan seperti hutan kawasan dan TNBBS,” Ungkap Agus. (Agus/Kmf)

Komentar

Berita Terkait