oleh

DPRD dan BPKAD Lamsel. Sikapi Serius, Terkait Dugaan Pelanggaran Proyek Umroh Rp. 845 juta, Milik PT. DTAT. 

LAMPUNG SELATAN, ZL–Instruksi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), untuk pending pembayaran proyek perjalanan ibadah umroh senilai Rp. 845 juta, kepada PT. Dream Tour And Travel (DTAT) bak gayung bersambut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten setempat. Dra. Intji Indriati, MH. Mengatakan, permintaan DPRD Lamsel terkait penundaan pembayaran proyek ibadah umroh, terhadap pelaksana kegiatan belanja dan jasa tersebut menurutnya tidak menjadi persoalan bagi satuan kerja (satker) khususnya BPKAD Lamsel.
“Ga ada masalah, kalaupun dilakukan penundaan sementara, yang jelas sampai dengan sekarang di-BPKAD memang belum ada dokumen SPJ pencairan terkait kontrak kegiatan tersebut,” terang Injti, kepada media ini pada (19/12/2019).
Mantan Camat Sukarame Kota Bandar Lampung ini menambahkan, khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. DTAT itu, akan menjadi perhatian penuh pihaknya, Karenanya, Injti berharap untuk lebih jelasnya agar Satker Bagian Bina Mental Spritual (BMS) dikomfirmasi mengenai hal ini.
Hal senada, diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan BPKAD Wirayuda Kusuma, dikatakannya. Teknis, pencairan kegiatan belanja jasa pihak ketiga melalui beberapa tahapan-tahapan.
Dia mencontohkan sebelum dikeluarkan surat perintah bayar oleh BPKAD, terlebih dahulu pihaknya menerima pengajuan surat penyediaan dana yang diajukan oleh Bagian Tata Usaha Keuangan (TUK). “Artinya, proses pencairan kegiatan tersebut lumayan panjang. Tetapi, sejauh ini memang belum ada berkas maupun dokumen yang masuk pada kami,” ungkapnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua I (satu) DPRD Lamsel, Agus Sartono meminta agar BPKAD dan BMS setempat, untuk menunda pembayaran proyek ibadah umroh senilai, Rp. 845 juta. Langkah ini dilakukan, oleh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengingat adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. DTAT.
Pelanggaran pelaksanaan kegiatan tersebut yakni, pemberangkatan ibadah umroh yang seharusnya PT, DTAT memberangkatkan jamaah umroh secara langsung, dari Bandara Raden Inten II (dua) Lamsel menuju Kota Jeddah tanpa melakukan transit di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Hal tersebut, berdasarkan berdasarkan himbaun Pemerintah Provinsi Lampung.
Yakni, menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) RI nomor KP 2044 Tahun 2018, tentang penetapan Bandara Radin Inten II, sebagai Bandara Internasional dan Kepmenhub nomor KM. 166 Tahun 2019 tentang tatanan kebandarudaraan nasional.
Kepmenhub ini sebelumnya telah dirapatkan terhadap 14 kabupaten/kota pada 8 Oktober 2019 serta telah disepakati bersama, selain itu oleh panitia lelang kegiatan telah diumumkan secara resmi melalui LPSE.
Kendati telah diputuskan secara resmi. Sayangnya, tak digubris oleh PT. DTAT, bahkan perusahaan penyedia jasa yang beralamat, di Jl. Matraman No.7 Jakarta Timur 13150-Jakarta Pusat tersebut, terkesan dengan sengaja mengabaikan himbaun maupun Kepmenhub tersebut. (Habibi)

Komentar