oleh

Hakki Akan Pangil Dugaan Pungli Dana Kontrak Oknum Dinas Bina Marga Lamteng

LAMPUNGTENGAH—(ZL),–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Komisi III Kebupaten Lampung Tengah sangat menyesalkan atas dugaan pungli dana kontrak terhadap rekanan sebesar Rp. 1 persen hingga 2 persen dari nilai kontrak  Jumat (10/01/2020).

Melalui anggota komisi III DPRD Lamteng M Hakki saat dikonfirmasi melalui telpon gemgamnya mengatakan, itu tidak ada aturannya,  karena Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) itu sudah ada operasionalnya dan wajib mareka laksanakan dan  anggaran pendampingan dari pada setiap proyek itu sudah ada, apa sekian puluh persen itu sudah ada  mendapinginya setiap proyek itu.  Artinya PPK itu sudah bergabung di dana pendampingan itu. Nah dana pendamping itu dia harus meriksa serta mengawasi kelapangan ini maroritas PPK  tidak melaksanakan hal itu, ujar M Hakki

Baca Juga:  Tingkatkan Mutu dan Kualitas Media, SMSI Lamteng Gelar Raker Tahun 2022

Lanjut Hakki dirinya juga menduga, dana pendampingan itu memang sengaja di fiktipkan, dananya diambil namun tidak dilaksanakan, jelas Hakki.

” Saya menduga dana itu difiktipkan atau diambil namun tidak dilaksanakan, “.jelas M Hakki

Lebih lanjut Hakki mengatakan, maka dari itu sesuai perintah Bupati Lampung Tengah Jeoyoe Soemarto bahasanya Lampung Tengah bebas dari KKN ( Korupsi, Kolusi Nepotisme)

Baca Juga:  Tingkatkan Mutu dan Kualitas Media, SMSI Lamteng Gelar Raker Tahun 2022

Tapi nyatanya apa masih kita temukan rekanan masih memakai gaya lama, dan juga kepada penegak hukum yang ada dilamteng agar kira mari sama-sama kita tegakan  aturan, kalau mau Lampung Tengah lebih baik kedepan.

Terkait dugaan pungli dana kontrak materai dan poto copi Dalam waktu dekat ini akan kita panggil pihak terkait, apa bila ditemukan penyimpangan, maka akan kita laporkan kepada pihak penegak hukum untuk segera diproses sesuai dengan aturan.

Baca Juga:  Tingkatkan Mutu dan Kualitas Media, SMSI Lamteng Gelar Raker Tahun 2022

M. Hakki juga berharap mari kita sama-sama tegakan aturan, jangan bicara auturan namun kenyataannya lebih bobrok itukan memalukan kita semua, tutupnya, (Kholidi).

Komentar