oleh

PT. DREAM TOUR AND TRAVEL, Lecehkan Himbaun Gubernur Lampung Dan Keputusan Menteri Perhubungan

LAMPUNG SELATAN – (ZL),–Kegiatan perjalanan ibadah umroh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) oleh PT. Dream Tour And Travel (DTAT) selaku penyelenggara kegiatan diduga kuat syarat bermasalah. Perusahaan, penyedia jasa ini telah dengan sengaja melanggar himbauan Gubernur Lampung Ir. ArinalDjunaidi.

Mirisnya lagi, tak hanya himbauan orang nomor satu di pemerintah provinsi Bumi Ruwa Jurai ini saja yang dilanggaroleh PT. DTAT. Bahkan, peraturan PemerintahKabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terkait kegiatan tersebut pun, turut dilanggar oleh perusahaan yang beralamat, di Jl. Matraman No.7 Jakarta Timur 13150-Jakarta Pusat tersebut.

Untuk diketahui, kegiatan perjalanan ibadah umroh merupakan kegiatan Pemkab-Lamsel pada APBD-TA 2019.Diumumkan, melalui tayang lelang lpse. provinsi lampung.ULP-Lamsel.Yang dalam hal ini, dipaparkan bahwa kegiatan perjalanan ibadah umroh tersebut, untuk pemberangkatannya tidak diperbolehkan atau dilakukan transit.

Artinya, pemberangkatan menuju ketanah suci, harus dan segera dilakukan secara langsung dari Lampung menuju Jeddah, selanjutnya pengumuman ketentuan tayang lelang oleh panitia lelang tersebut, selain berdasarkan himbauan Pemprov Lampung, dan hasil rapat terhadap 14 kabupaten/kotapada 8 Oktober 2019.

Himbauan Pemprov Lampung, menindak lanjuti Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) RInomor KP 2044 Tahun 2018, tentang penetapan Bandara Radin Inten II, sebagai Bandar Udara Internasional dan Kepmenhub nomor KM. 166 Tahun 2019 tentang tatanan kebandarudaraan nasional, maka dalam rangka mendukung rute penerbangantahun 2019.

Kepala Bagian Bina Mental Spritual (BMS) Lamsel, Kholil membenarkan keberangkatan ibadah umroh tersebut tidak secara langsung, melainkan dilakukan transit oleh PT. DTAT.Menurutnya, hal tersebut sudah disampaikan kepada pihak ketiga yakni PT. DTAT.“Sudah kami tanyakan kepada PT. DTAT, kenapa pemberangkatan harus dilakukan transit,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan teleponnya, (16/12/2019).

Keterangan dari PT. DTAT, pemberangkatan sudah berjalan sesuai ketentuanya itu berdasarkan surat keputusan dari Pemerintah Provinsi Lampung, mengingat jangka akhir tahun yang sebentar lagi akan usai.”Penjelasan dari PT. DTAT seperti itu,”tambah nya lagi.

Apakah kegiatan PT. DTAT tersebut melanggaraturan, mantan camat Sidomulyo Lamsel ini enggan berkomentar banyak.”Apakah melanggar atau tidak saya kurang paham, bisatanya kan saja kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pembuat Teknis Komitmen (PPTK),” pungkas Kholil.

Sementara itu, perwakilan PT. DTAT.Samie Sungkar, ketika dikomfirmasi membant ah jika perusahaannya melanggar peraturan pemberangkatan ibadah umroh. Dikatakannya, pemberangkatan jamaah secara transit sudah disepakati bersama antara perusahaannya dengan Pemprov Lampung.“Soalini kami sudah koordinasikan kepada Pemprov Lampung,”jelasnya.

Sekedar diketahui, Kegiatan ibadah umroh berdasarkan nilai pagu sebesar Rp. 900 juta, dengan kode tender bernomor :10815121. kode URP bernomor: 22175805, selanjutnya dengan tanggal pembuatanya itu pada 24 Oktober 2019. Kegiatan lelang ini diikuti sebanyak 24 perusahaan pesertal elang, yang dalam hal ini PT. DTAT.Ditunjuk sebagai pemenang tender oleh panitia dengan harga penawaran sebesar Rp. 845 juta. (Habibi)

Komentar